Dayah Isfatuddin Aceh Timur

Aceh Timur - DI tengah spekulasi akan terjadi penundaan Pilkada Aceh sebagai salah satu bentuk kebijakan baru yang akan diumumkan pemerintah pusat, ternyata di tingkat lokal, suara yang menginginkan pilkada tidak ditunda juga tak kalah nyaringnya.

Aspirasi yang menginginkan pilkada berjalan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan datang dari unsur ulama baik perorangan maupun lembaga, ormas, bahkan para eks kombatan GAM. Mereka mengingatkan penundaan pilkada akan berdampak luas secara politik, perdamaian, dan ekonomi rakyat Aceh.

Ketua Majelis Ulama Dayah Ishafuddin Kabupaten Aceh Timur, Tgk H Azhar BTM (Waled Azhar) meminta agar pemerintah pusat mendorong pelaksanaan pilkada dilanjutkan sesuai tahapan yang telah berjalan.

“Jika pilkada ditunda, maka akan terjadinya Pj (penjabat gubernur, red). Kondisi ini akan memberi dampak luas. Secara administrasi pemerintah juga akan terganggu karena Aceh masih dalam masa transisi,” ujar Waled Azhar kepada Serambi, Rabu (5/10).

Disebutkan, konsekwensi penundaan pilkada diyakini akan berdampak luas dan merembet pada kondisi sosial politik rakyat Aceh. Bukan tidak mungkin, kata Waled Azhar, penundaan pilkada akan memicu kekacauan politik, memicu terjadinya intimidasi (tekanan) di antara pihak-pihak tertentu.

“Sekarang kondisi sudah tenang. Terlebih di Aceh Timur. Pandangan tokoh masyarakat di sini mendesak agar pemerintah pusat tetap pada kebijakan melaksanakan pilkada tahun ini,” tegasnya.

Waled Azhar menyebutkan pemerintah pusat harus membayar mahal bila memang memutuskan pilkada di Aceh harus ditunda. Kewibawaan pemerintah di mata rakyat Aceh akan menurun sebab keputusan pemerintah tersebut cerminan dari keputusan tidak konsisten (istiqamah).

Dikatakannya, kandidat kepala daerah yang tidak yakin dan ragu dalam bersaing di pilkada sehingga meminta agar pilkada ditunda, semestinya harus melakukan introspeksi. “Lebih baik memperbaiki diri agar bisa diterima masyarakat,” ujarnya.

Menurut Waled Azhar, sikap Majelis Ulama Dayah Ishafuddin Aceh Timur ini telah dikonsultasikan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan dayah setempat, termasuk di beberapa kabupaten lainnya.

“Dalam konsultasi ini sudah disepakati agar pilkada tetap dilanjutkan, jangan ada penundaan. Ini demi menyelamatkan perdamaian, baik secara politik maupun ekonomi,”

Sumber:"Acehtraffic"